BONDOWOSO, WARTAPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahap II kepada para buruh pabrik rokok. Penyaluran berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, dan difasilitasi oleh Dinas Sosial P3AKB bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Kepala Dinas Sosial P3AKB, dr. M. Imron, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian penyaluran bantuan tahap kedua bagi buruh pabrik rokok maupun yang terkena PHK.
“Penyaluran tahap kedua ini diberikan kepada 71 penerima dari dua pabrik rokok. Masing-masing menerima Rp600.000, hasil akumulasi dua bulan,” jelasnya.
Imron menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat usulan tambahan dari salah satu pabrik rokok, yakni CV Dwi Putri di Desa Sumbermalang, Kecamatan Beringin. Namun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, perusahaan tersebut tidak dapat menerima bantuan karena belum terdaftar sebagai badan usaha di Kemenkumham.
“Karena itu, hanya dua pabrik rokok yang memenuhi ketentuan untuk menerima pada tahap ini. Proses penyaluran tetap berpedoman pada aturan pemerintah, sesuai surat edaran Sekda Provinsi mengenai kriteria penerima bantuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, total anggaran BLT DBHCHT Kabupaten Bondowoso mencapai Rp5 miliar, sementara setiap KPM menerima Rp600.000. Dinas Sosial bersama PT Pos memastikan pemberian bantuan berjalan sesuai ketentuan tanpa ada proses pilih kasih.
Sementara itu, Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid dalam arahannya menegaskan bahwa penyaluran BLT harus dilaksanakan tanpa potongan apa pun dan seluruh tim diminta mengawal prosesnya secara penuh di masing-masing lokasi pabrik.
“Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memanfaatkan dana cukai untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan, khususnya para pekerja di sektor tembakau. Kita berharap bantuan ini dapat meningkatkan perlindungan sosial dan kualitas hidup para buruh,” ujarnya.
Penyaluran BLT dilakukan langsung di dua pabrik rokok oleh petugas PT Pos Indonesia agar memastikan proses berjalan cepat, tepat, dan akuntabel.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap para buruh pabrik rokok dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. (Dik)
